Bogor – Wamensesneg Sebut Tim Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) menyampaikan bahwa pembentukan Tim Reformasi Polri bersifat ad hoc.
Tim tersebut dibentuk atas instruksi Presiden sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di tubuh Polri.
Menurut Wamensesneg, keberadaan tim ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan internal kepolisian.
Tim Reformasi Polri memiliki masa kerja terbatas, yaitu hanya enam bulan sejak resmi dibentuk.
Penetapan waktu tersebut dianggap cukup untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan Polri
Baca Juga : Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Ciampea Bogor, 1 Pria Lansia Terluka
Wamensesneg menegaskan bahwa tim ad hoc ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kepolisian.
Sebaliknya, tim ini hadir sebagai mitra yang memberikan masukan dan pengawasan independen.
“Tim bersifat sementara, dengan fokus utama pada penyusunan rekomendasi yang bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
Reformasi Polri dipandang mendesak, terutama setelah mencuatnya sejumlah kasus besar yang melibatkan aparat kepolisian.
Kasus-kasus tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Karena itu, Presiden menilai perlu adanya langkah cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Tim Reformasi Polri akan terdiri dari berbagai unsur, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat.
Keterlibatan banyak pihak diharapkan membuat proses reformasi lebih transparan dan komprehensif.
Wamensesneg menyebutkan bahwa struktur organisasi tim sudah disusun dengan rapi.
Ketua tim dipilih dari kalangan yang memiliki rekam jejak bersih dan kredibel.
“Kita ingin rekomendasi yang lahir benar-benar objektif, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Masa kerja enam bulan dianggap realistis untuk menghasilkan rekomendasi tahap awal.
Rekomendasi tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden dan Kapolri.
Selanjutnya, pemerintah bersama kepolisian wajib menindaklanjuti dengan kebijakan nyata.
Dalam prosesnya, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kepolisian.
Mulai dari pola rekrutmen, sistem pendidikan, tata kelola anggaran, hingga penegakan hukum.
Fokus utama lainnya adalah memperbaiki mekanisme pengawasan internal di tubuh Polri.
Hal ini penting agar praktik penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
Tim juga akan menyerap aspirasi masyarakat
